Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Beri Sosialisasi di Bintan






 

MC Bintan - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni berkunjung ke Kabupaten Bintan dalam rangka melakukan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan Daerah, SIPD serta Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023. Di hadapan seluruh Pejabat Eselon II Pemkab Bintan beserta Camat, A. Fatoni memaparkan beberapa hal yang selama ini dianggap menjadi keraguan pengelola keuangan. 

"Daerah diberi wewenang luas untuk mengelola keuangan. Kalau Kementerian itu dikuasakan, kalau di Daerah itu diserahkan. Maksudnya diserahkan, Daerah bisa mengatur sendiri sebab kondisi antar Daerah itu berbeda-berbeda" paparnya, Sabtu (22/10) di Ruang Rapat II Kantor Bupati Bintan. 

Menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan yang diserahkan pada Pemerintah Daerah ini harus dipahami secara maksimal. Tujuannya agar tidak ada lagi keraguan dalam mengambil kebijakan dan program. 

"Intinya sesuai dengan regulasi yang berlaku, jangan pernah takut. Seperti keuangan dalam hal keadaan darurat dan keperluan mendesak. Itu semua diatur dalam UU, jangan takut" tegasnya.

Keadaan darurat yang dimaksud bisa berupa bencana alam, jembatan rusak, Sekolah rusak, kantor rusak dan sebagainya. Senentara keperluan mendesak bisa berupa belanja wajib dan sebagainya. 

Terkait subsidi dan bansos pun, A Fatoni menjelaskan perbedaan mendasarnya. Dimana subsidi merupakan anggaran yang diberikan kepada Lembaga tertentu. Sedangkan subsidi diberikan kepada masyarakat. 

"Misalnya subsidi kita kasih uangnya ke PLB, supaya bayarnya turun. Kalau bansos langsung ke masyarakat, harga beras naik, kita bantu setengahnya misal, itu bansos" tambahnya menjelaskan. 

Terkait pengendalian inflasi Daerah yang saat ini sedang menjadi fokus nasional, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Bintan Wan Rudi Iskandar dalam sosialisasi tersebut mengemukakan bahwa Pemkab Bintan saat ini sangat fokus menekan laju inflasi.

"TPID berupaya maksimal, ketahanan pangan juga dalam progres peningkatan. Semua upaya kami lakukan. Seiring PAD yang sedang berjalan, harapan kami inflasi makin bisa ditekan" pungkasnya.





pada Sabtu, 22 Oktober 2022 02:58:42 | 380 views


Whatsapp Twitter
Video Terbaru
sahara.lapor.go.id - Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Bela, seorang warga pengguna pelayanan publik, telah membuktikan dari satu orang saja bisa memberikan pengawasan dan perubahan terhadap sebuah pelayanan publik. Ingin ambil bagian dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik seperti Bela? Sampaikan aspirasi dan pengaduanmu melalui situs www.sahara.lapor.co.id, SMS ke 1708, Mobile Apps LAPOR! atau Twitter dengan menggunakan tagar #LAPOR sekarang juga! laporbintan SP4N-Lapor! adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dalam aplikasi LAPOR! Apa itu LAPOR!? LAPOR! adalah Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat. Credits video by: Youtube: @lapor1708

Teaser Peluncuran Aplikasi Si Lancar " Sistem Pelayanan Pencari Kerja "

Teaser Peluncuran Aplikasi Si Lancar " Sistem Pelayanan Pencari Kerja "